FAUZIAH SAFARINA'S BLOG: TEORI ORGANISASI UMUM

Showing posts with label TEORI ORGANISASI UMUM. Show all posts

INFLASI DAN PENGANGGURAN

I. Definisi Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu).

II. Penyebab Inflasi

1. Kelebihan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat (money in circulation).

2. Kekurangan barang yang ditawarkan dalam masyarakat.

3. Permintaan melebihi penawaran (demand pull inflation).

4. Meningkatnya biaya produksi barang (cost push inflation).

5. Meningkatnya indeks harga konsumen (consumer price index).

6. Inflasi dari luar negeri (imported inflation).

III. Klasifikasi Inflasi

Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

1. Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:

1) Inflasi Ringan (Creeping Inflation)

Inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% setahun

2) Inflasi Sedang (Galloping Inflation)

Inflasi yang tingkatannya berada diantara 10% - 30% setahun

3) Inflasi Berat (High Inflation)

Inflasi yang tingkatannya berada diantara 30% - 100% setahun

4) Inflasi Sangat Tinggi (Hyperinflation)

Inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun. Hal ini pernah dialami Indonesia pada masa orde lama.

2. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

1) Demand Pull Inflation

Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesusai dengan hukum permintaan jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

2) Cost Push Inflation

Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

3) Bottle Neck Inflation

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (supply) atau faktor permintaan (demand). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi.

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

1)Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

IV. Definisi Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

V. Jenis-Jenis Pengangguran

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, informasi, maupun jarak. Pengangguran friksional bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik adakalanya mereka harus menganggur. Akan tetapi, pengangguran ini tidak serius karena bersifat sementara.

2. Pengangguran Konjungtural / Siklikal

Terjadi karena adanya pengurangan pekerjaan sebagai akibat fluktuasi berkala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pengangguran ini terjadi dikarenakan suatu kondisi pasang surutnya produksi atau karena adanya perubahan konjungtur (turunnya permintaan efektif terhadap barang dan jasa dalam masyarakat akan menurunkan produksi sehingga mengakibatkan pengurangan buruh). Contohnya seseorang menjadi menganggur karena di-PHK dari perusahaannya disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil (inflasi).

3. Pengangguran Musiman

Yaitu jenis pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pengangguran pada saat selang waktu antara musim tanam dan musim panen. Di sektor pertanian pekerjaan yang paling padat adalah musim tanam dan musim panen sehingga saat selang waktu antara musim tanam dan panen banyak terjadi pengangguran

4. Pengangguran Struktural

Disebabkan oleh perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi atau relokasi industri atau oleh perubahan dalam komposisi angkatan kerja. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dan pekerja yang menganggur karena penganggur tersebut tidak memiliki kemampuan yang tepat atau tidak tinggal di tempat yang tempat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Misalnya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri kimia menuntut persyaratan yang relatif berat, yaitu pendidikan minimal sarjana muda (Program D3), mampu menggunakan komputer dan menguasai minimal bahasa inggris.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi ketika mesin-mesin menggantikan manusia. Contohnya, pada pembangunan jalan raya. Mesin-mesin berat dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan pembuatan jalan raya. Penggunaan mesin berat akan mengurangu tenaga manusia yang diperlukan dalam kegiatan membangun jalan raya.

VI. Cara Mengatasi Inflasi dan Pengangguran

Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.

Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1. Kebijakan Moneter

Segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi:

a. Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.

b. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI.

c. Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang.

d. Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

e. Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2. Kebijakan Fiskal

Dapat dilakukan dengan cara:

a. menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3. Kebijakan Non Moneter

Dapat dilakukan melalui:

a. Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.

b. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.

c. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu.

John Maynard Keynes mengemukakan bahwa pengangguran tidak dapat dihapuskan, tetapi hanya dapat dikurangi. Adapun langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu:

a) Menyusun rencana pembangunan yang diarahkan pada kegiatan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

b) Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, usaha, perpajakan, moneter, dan perdagangan.

c) Menyusun program dan proyek perluasan kesempatan kerja.

d) Mendorong terbuka kesempatan usaha-usaha informal.

Selain itu, cara mengatasi pengangguran dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pada pengangguran siklis dengan melakukan peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Serta mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta memperluas pasar barang dan jasa.

2. Pada pengangguran struktural, dengan melakukan pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarier pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industru yang bersifat padat karya, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur.

3. Pada pengangguran friksional, dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Cara lain adalah menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin.

4. Pada pengangguran musiman, dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada “masa menunggu” musim tertentu.

Referensi:

Widjajanta, Bambang., & Aristanti Widyaningsih. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi. Bandung: Citra Praya.

Ahman, Eeng., & Epi Indriani. Ekonomi dan Akutansi (Membina Kompetensi Ekonomi). Jakarta: PT Grafindo Media Pratama

S, Alam. 2006. Ekonomi Jilid 2. Jakarta: ESIS.

Daftar Pustaka:

http://taufieqhiedaeyat.blogspot.com/2010/07/pengertian-inflasi.html

PENDAPATAN NASIONAL

I. Definisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai:

· Nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam dalam suatu periode tertentu (satu tahun).

· Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan

· Jumlah pendapatan yang di terima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam periode teretentu, biasanya satu tahun. GDP dihitung dengan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negera tersebut. Selain PDB, kita mengenal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu di manapun berada dalam periode tertentu , biasanya satu tahun.

Rumus: GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. Produk Nasional Neto (Net National Product)

Yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun, setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal.

Rumus: PNN= PNB – (Penyusutan + Barang pengganti modal)

4. NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

Rumus : NNP = GNP – Penyusutan

5. NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

Rumus : NNI = NNP – Pajak tidak langsung

6. PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus : PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan)

7. DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus : DI = PI – Pajak langsung

II. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Produksi (Output Approach)

Menurut metode ini, pendapatan nasional atau PDB yaitu total output (produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi dalam praktiknya yaitu dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output setiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau merupakan input bagi sektor ekonomi yang lainnya. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (double accounting) atau bahkan multiple accounting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan yaitu nilai tambah (value added) setiap sektor.

Rumus: Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n

Ket: Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendapatan nasional menurut metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Rumus: PN= r + w + i + p

Ket: r= pendapatan sewa( rent)

w= upah atau gaji (wage)

i= pendapatan bunga (interest)

p= keuntungan (profit)

3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.

Rumus: Y = C + I + G + (X - M)

Ket :

Y = Pendapatan Nasional

C = konsumsi masyarakat

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M= impor

Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu:

a) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

b) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

c) Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

d) Ekspor Neto (Net Export)

Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

III. Manfaat Mempelajari Pendapatan Nasional

1. Untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris.

2. Membandingkan perekonomian antarnegara dan antardaerah. Dengan data perbandingan itu, kita dapat mengetahui mengapa pendapatan negara A rendah sementara negara B tinggi, mengapa pendapatan provinsi yang satu tinggi, sementara provinsi yang lain rendah.

3. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun. Karenanya, kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi.

4. Membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Dengan data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian.

Tujuan mempelajari pendapatan nasional:

1. Mengetahui perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun

2. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri.

3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran.

IV. Kendala Penghitungan Pendapatan Nasional

Kendala-kendala dari perhitungan pendapatan nasional terutama disebabkan dengan terbatasnya data yang ada, lebih-lebih untuk negara berkembang. Sumber data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat pendapatan nasional banyak sekali ditemui hambatan-hambatan dalam memperoleh data, seperti data pendapatan penduduk yang masih banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam cara perhitungan, data mengenai jumlah penduduk dan sebagainya yang kesemuanya itu tidak terlepas dari keterbatasan petugas di lapangan dan juga terbatasnya biaya. Hal ini akan berbeda sekali keadaannya bila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Keterbatasan Perhitungan PDB

1) PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba, dan sektor lain yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari yang seharusnya .

2) PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara
PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu .

3) PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Koefisien Gini.

MASALAH PERHITUNGAN :

1) masalah mengumpulkan data dan informasi

2) memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung

3) masalah perhitungan dua kali

4) menentukan harga barang-barang

5) investasi bruto dan investasi neto

6) masalah kenaikan harga dan perubahan kualits barang

Referensi:

S, Alam. 2006. Ekonomi Jilid 1. Jakarta: ESIS.

Widjajanta, Bambang., & Aristanti Widyaningsih. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi. Bandung: Citra Praya.

Daftar Pustaka:

http://riesdis.wordpress.com/2011/05/12/pendapatan-nasional/

http://dhauslaode.blogspot.com/2013/02/rumus-menghitung-pendapatan-nasional.html

http://mertyalumii.blogspot.com/2012/09/perhitungan-pendapatan-nasional.html