FAUZIAH SAFARINA'S BLOG: July 2014

Mereka Tidak Melihat, Tapi Mampu Mengarungi Dunia Cyber

Di abad 21 ini, bukan hal yang aneh lagi apabila teknologi sudah tersebar dimana-mana. Dimana pun kita berada, benda teknologi pasti selalu berada tidak jauh didekat kita. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Kita tidak boleh hanya memandang dunia sebatas apa yang ada di sekitar lingkungannya saja. Tapi harus melihat dunia dari berbagai arah. Untuk itu jalan yang termudah adalah melalui internet. Dengan internet, kita dapat melihat apa saja yang ada di seluruh sudut dunia. Dengan internet, semua ilmu pengetahuan terbuka luas untuk siapa saja. Dengan internet, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu, internet memang membuat pengetahuan dan wawasan seseorang menjadi sangat luas.

Lalu, bagaimana dengan para tunanetra yang mempunyai kekurangan dalam melihat? Apakah mereka mempunyai kesempatan untuk mengenal dunia luar dengan internet? Bagaimana caranya mereka mengarungi dunia cyber tersebut dengan kekurangan mereka?

Mereka tau bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan, namun rasa tidak mau kalah dengan mereka yang memiliki indera mata normal begitu bergejolak didalam hati mereka. Sehingga timbul rasa tertarik dan keingintahuan kepada internet. Dari sekedar rasa ingin tahu, mereka menyadari ternyata komputer itu bukan suatu momok yang ditakuti, tetapi merupakan suatu teknologi yang akan membantu untuk masa depan.

Dengan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi, sekarang mereka sudah tak perlu bermimpi lagi bisa menggunakan komputer atau bahkan menjelajah dunia maya lewat internet. Tapi kini dengan satu program khusus, mereka bahkan bisa berlomba keahlian mengoperasikan komputer.

Dengan hadirnya alat yang namanya open book yang bisa di-scan dan bisa dibacakan lewat sceen reader (JAWS), para tuna netra dimungkinkan bisa membaca buku seperti yang ada di Perpustakaan Pendidikan Nasional milik Depdiknas yang bekerjasama dengan Mitra Netra.

Namun tahap pertama yang harus dipelajari tuna netra adalah mengenal hardware, monitor, CPU, keyboard. Khusus bagi tuna netra, digunakan software pembaca layar. Setelah cukup mahir, para tuna netra bisa melakukan berbagai hal dan merasakan bahwa komputer itu benar-benar indah. Internet bisa membantu tuna netra memperoleh informasi yang mereka butuhkan Dengan internet itu, mereka bisa mencari informasi yang diinginkan sendiri, meski informasi yang ada sekarang sebagian besar tidak bisa diakses oleh tuna netra. Komputer juga bisa menjadi hiburan seperti mendengarkan musik.

Ketidaksempurnaan tunanetra sudah tidak bisa dijadikan lagi sebagai alasan mereka buta komputer buta internet buta teknologi. Sebagaimana upaya yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini yaitu memberantas buta internet. Betapa bahagianya bisa melihat mereka yang ‘tidak sempurna’ dengan yang normal bisa berdampingan berkomunikasi menggunakan internet ditengah maraknya aplikasi social media yang ada di internet.

Bagi tunanetra, tujuan akhir mereka belajar komputer adalah supaya bisa 'bertahan hidup' di dunia maya, bahkan bisa berhubungan dengan orang-orang di luar negeri. Jadi, sebenarnya tidak ada istilah kalau orang yang memiliki hambatan penglihatan tidak bisa menguasai komputer. Kemajuan teknologi juga telah membuat penyandang tuna netra bisa melakukan pekerjaan yang dulu nyaris tidak bisa mereka lakukan. Kini mereka yang tidak bisa melihat, tetap bisa mengarungi dunia cyber serta dapat ikut membuat perkembangan teknologi lebih pesat lagi dan dapat meraih apa yang ingin mereka capai.

Meraih sesuatu dengan kesempurnaan (penglihatan) memang hebat, tetapi kalau meraih sesuatu dengan kekurangan (tuna netra) itu baru luar biasa.

MAHALNYA PENDIDIKAN DI NEGARA INI

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Meskipun pemerintah sudah memberikan keringanan melalui beberapa beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan berprestasi tetap saja tidak sesuai dengan standar hidup masyarakat Indonesia saat ini.

Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Namun tidak dengan kenyataannya, pemerintah jutru ingin berkilah dari tanggung jawab padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk “cuci tangan”.

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Padahal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Apa makna data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah, jelas ada masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam 2 (dua) masalah yaitu :

1) Masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaran sistem pendidikan.

2) Masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah:

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia

2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat

3. Kurangya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan

Berdasarkan faktor penyebab mahalnya pendidikan di Indonesia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat sebagai berikut:

1) Memperbesar dana APBN untuk pendidikan, yaitu sesuai dengan undang-undang sebesar 20% dari total APBN. Dengan meningkatnya dan dari APBN dapat menutup biaya yang diperlukan sehingga tidak terlalu memberatkan wali murid.

2) Dinas Pendidikan terkait melakukan investigasi terhadap pungutan biaya pendidikan pada waktu pendaftaran, sehingga tidak memberatkan orang tua murid.

3) Melibatkan unsur masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi. Hubungan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh atau pengusaha masyarakat sekitar sehingga dapat menghimpun dana atau program yang dapat membantu meminimalisasi biaya pendidikan.

4) Masalah fasilitas atau program sekolah yang dapat membengkakkan biaya pendidikan, dapat diselesaikan dengan cara pengaturan dalan pembuatan kebijakan sekolah yang lebih ramping lagi.

Referensi:

Sidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abu Ahmad, Nur Uhbiyati, (2001), Ilmu Pendidikan, Jakarta : PT Rineka Cipta

INFLASI DAN PENGANGGURAN

I. Definisi Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu).

II. Penyebab Inflasi

1. Kelebihan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat (money in circulation).

2. Kekurangan barang yang ditawarkan dalam masyarakat.

3. Permintaan melebihi penawaran (demand pull inflation).

4. Meningkatnya biaya produksi barang (cost push inflation).

5. Meningkatnya indeks harga konsumen (consumer price index).

6. Inflasi dari luar negeri (imported inflation).

III. Klasifikasi Inflasi

Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

1. Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:

1) Inflasi Ringan (Creeping Inflation)

Inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% setahun

2) Inflasi Sedang (Galloping Inflation)

Inflasi yang tingkatannya berada diantara 10% - 30% setahun

3) Inflasi Berat (High Inflation)

Inflasi yang tingkatannya berada diantara 30% - 100% setahun

4) Inflasi Sangat Tinggi (Hyperinflation)

Inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun. Hal ini pernah dialami Indonesia pada masa orde lama.

2. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

1) Demand Pull Inflation

Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesusai dengan hukum permintaan jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

2) Cost Push Inflation

Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

3) Bottle Neck Inflation

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (supply) atau faktor permintaan (demand). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi.

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

1)Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

IV. Definisi Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

V. Jenis-Jenis Pengangguran

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, informasi, maupun jarak. Pengangguran friksional bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik adakalanya mereka harus menganggur. Akan tetapi, pengangguran ini tidak serius karena bersifat sementara.

2. Pengangguran Konjungtural / Siklikal

Terjadi karena adanya pengurangan pekerjaan sebagai akibat fluktuasi berkala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pengangguran ini terjadi dikarenakan suatu kondisi pasang surutnya produksi atau karena adanya perubahan konjungtur (turunnya permintaan efektif terhadap barang dan jasa dalam masyarakat akan menurunkan produksi sehingga mengakibatkan pengurangan buruh). Contohnya seseorang menjadi menganggur karena di-PHK dari perusahaannya disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil (inflasi).

3. Pengangguran Musiman

Yaitu jenis pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pengangguran pada saat selang waktu antara musim tanam dan musim panen. Di sektor pertanian pekerjaan yang paling padat adalah musim tanam dan musim panen sehingga saat selang waktu antara musim tanam dan panen banyak terjadi pengangguran

4. Pengangguran Struktural

Disebabkan oleh perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi atau relokasi industri atau oleh perubahan dalam komposisi angkatan kerja. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dan pekerja yang menganggur karena penganggur tersebut tidak memiliki kemampuan yang tepat atau tidak tinggal di tempat yang tempat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Misalnya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri kimia menuntut persyaratan yang relatif berat, yaitu pendidikan minimal sarjana muda (Program D3), mampu menggunakan komputer dan menguasai minimal bahasa inggris.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi ketika mesin-mesin menggantikan manusia. Contohnya, pada pembangunan jalan raya. Mesin-mesin berat dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan pembuatan jalan raya. Penggunaan mesin berat akan mengurangu tenaga manusia yang diperlukan dalam kegiatan membangun jalan raya.

VI. Cara Mengatasi Inflasi dan Pengangguran

Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.

Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1. Kebijakan Moneter

Segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi:

a. Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.

b. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI.

c. Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang.

d. Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

e. Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2. Kebijakan Fiskal

Dapat dilakukan dengan cara:

a. menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3. Kebijakan Non Moneter

Dapat dilakukan melalui:

a. Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.

b. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.

c. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu.

John Maynard Keynes mengemukakan bahwa pengangguran tidak dapat dihapuskan, tetapi hanya dapat dikurangi. Adapun langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu:

a) Menyusun rencana pembangunan yang diarahkan pada kegiatan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

b) Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, usaha, perpajakan, moneter, dan perdagangan.

c) Menyusun program dan proyek perluasan kesempatan kerja.

d) Mendorong terbuka kesempatan usaha-usaha informal.

Selain itu, cara mengatasi pengangguran dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pada pengangguran siklis dengan melakukan peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Serta mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta memperluas pasar barang dan jasa.

2. Pada pengangguran struktural, dengan melakukan pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarier pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industru yang bersifat padat karya, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur.

3. Pada pengangguran friksional, dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Cara lain adalah menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin.

4. Pada pengangguran musiman, dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada “masa menunggu” musim tertentu.

Referensi:

Widjajanta, Bambang., & Aristanti Widyaningsih. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi. Bandung: Citra Praya.

Ahman, Eeng., & Epi Indriani. Ekonomi dan Akutansi (Membina Kompetensi Ekonomi). Jakarta: PT Grafindo Media Pratama

S, Alam. 2006. Ekonomi Jilid 2. Jakarta: ESIS.

Daftar Pustaka:

http://taufieqhiedaeyat.blogspot.com/2010/07/pengertian-inflasi.html

PENDAPATAN NASIONAL

I. Definisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai:

· Nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam dalam suatu periode tertentu (satu tahun).

· Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan

· Jumlah pendapatan yang di terima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam periode teretentu, biasanya satu tahun. GDP dihitung dengan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negera tersebut. Selain PDB, kita mengenal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu di manapun berada dalam periode tertentu , biasanya satu tahun.

Rumus: GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. Produk Nasional Neto (Net National Product)

Yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun, setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal.

Rumus: PNN= PNB – (Penyusutan + Barang pengganti modal)

4. NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

Rumus : NNP = GNP – Penyusutan

5. NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

Rumus : NNI = NNP – Pajak tidak langsung

6. PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus : PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan)

7. DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus : DI = PI – Pajak langsung

II. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Produksi (Output Approach)

Menurut metode ini, pendapatan nasional atau PDB yaitu total output (produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi dalam praktiknya yaitu dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output setiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau merupakan input bagi sektor ekonomi yang lainnya. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (double accounting) atau bahkan multiple accounting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan yaitu nilai tambah (value added) setiap sektor.

Rumus: Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n

Ket: Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendapatan nasional menurut metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Rumus: PN= r + w + i + p

Ket: r= pendapatan sewa( rent)

w= upah atau gaji (wage)

i= pendapatan bunga (interest)

p= keuntungan (profit)

3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.

Rumus: Y = C + I + G + (X - M)

Ket :

Y = Pendapatan Nasional

C = konsumsi masyarakat

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M= impor

Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu:

a) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

b) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

c) Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

d) Ekspor Neto (Net Export)

Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

III. Manfaat Mempelajari Pendapatan Nasional

1. Untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris.

2. Membandingkan perekonomian antarnegara dan antardaerah. Dengan data perbandingan itu, kita dapat mengetahui mengapa pendapatan negara A rendah sementara negara B tinggi, mengapa pendapatan provinsi yang satu tinggi, sementara provinsi yang lain rendah.

3. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun. Karenanya, kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi.

4. Membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Dengan data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian.

Tujuan mempelajari pendapatan nasional:

1. Mengetahui perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun

2. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri.

3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran.

IV. Kendala Penghitungan Pendapatan Nasional

Kendala-kendala dari perhitungan pendapatan nasional terutama disebabkan dengan terbatasnya data yang ada, lebih-lebih untuk negara berkembang. Sumber data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat pendapatan nasional banyak sekali ditemui hambatan-hambatan dalam memperoleh data, seperti data pendapatan penduduk yang masih banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam cara perhitungan, data mengenai jumlah penduduk dan sebagainya yang kesemuanya itu tidak terlepas dari keterbatasan petugas di lapangan dan juga terbatasnya biaya. Hal ini akan berbeda sekali keadaannya bila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Keterbatasan Perhitungan PDB

1) PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba, dan sektor lain yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari yang seharusnya .

2) PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara
PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu .

3) PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Koefisien Gini.

MASALAH PERHITUNGAN :

1) masalah mengumpulkan data dan informasi

2) memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung

3) masalah perhitungan dua kali

4) menentukan harga barang-barang

5) investasi bruto dan investasi neto

6) masalah kenaikan harga dan perubahan kualits barang

Referensi:

S, Alam. 2006. Ekonomi Jilid 1. Jakarta: ESIS.

Widjajanta, Bambang., & Aristanti Widyaningsih. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi. Bandung: Citra Praya.

Daftar Pustaka:

http://riesdis.wordpress.com/2011/05/12/pendapatan-nasional/

http://dhauslaode.blogspot.com/2013/02/rumus-menghitung-pendapatan-nasional.html

http://mertyalumii.blogspot.com/2012/09/perhitungan-pendapatan-nasional.html